BANDAR LAMPUNG — Lampung Corruption Watch (LCW) mengapresiasi pengelolaan keuangan pemerintah provinsi (pemprov) Lampung. Hal tersebut diungkapkan Ketua LCW, Juendi Leksa Utama.
Juendi Leksa Utama mengungkapkan, pengelolaan keuangan provinsi dinilai cukup baik.
“Kami mengapresiasi pengelolaan keuangan pemprov lampung, karena sejauh ini kami nilai baik, akuntabel, transparan, tepat guna dan tepat sasaran,” ungkapnya pada awak Media, Rabu (03/07/2024).
Namun, LCW tidak menutup mata jika terjadi kejanggalan pada penggunaan anggaran.
“Tapi secara umum, tetap kita awasi, kita lihat, kalau menurut kami penggunaannya agak janggal, tetap kami kritisi,” jelasnya.
Juendi Leksa Utama mengapresiasi Pengelolaan Anggaran di pemprov lampung bukan tanpa alasan, ia mengacu pada beberapa indikator, seperti pembangunan, perekonomian, dan lain-lain.
“Pembangunan berjalan terus menanjak, ekonomi baik, angka kemiskinan berkurang sesuai dari data BPS, jadi selamat untuk pemprov Lampung, dalam hal ini BPKAD yang telah mengegola anggaran dengan baik,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung pada tahun 2024 ini terus tumbuh dan meningkat. Salah satu faktor pendukungnya adalah pengelolaan keuangan yang baik, bersih serta transparan melalui satker BPKAD Provinsi Lampung.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat jumlah penduduk miskin di Lampung mengalami penurunan sebanyak 29,4 ribu jiwa pada Maret 2024. atau sekitar 0,42 persen dibandingkan Maret 2023. Jumlah penduduk miskin Lampung di Maret 2024 tercatat 941,23 ribu orang. Sedangkan pada Maret 2023 berjumlah 970,67 ribu orang. (**)
