Minyak Gorang Subsidi Minyakita Yang Dibagikan Helmi Hasan Dilaporkan ke KPK

Bengkulu – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditantang untuk mengusut dugaan penyalahgunaan minyak goreng subsidi pemerintah Minyakita yang dibagikan oleh Helmi Hasan di Bengkulu.

Hal ini disuarakan oleh sejumlah massa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Merah Putih KPK di Jakarta hari ini, Selasa (26/11/24).

“Jika benar ini penindakan hukum murni, tolong periksa, selidiki minyak goreng subsidi Minyakita yang ditenteng oleh kandidat sebelah (Helmi Hasan) adik mantan mendag Zulkifli Hasan,” teriak Deno, salah satu pengunjuk rasa.

Deno mengatakan, kedatangan mereka hari ini ke gedung KPK, untuk mempertegas dan menyampaikan keluh kesah karena KPK disinyalir melakukan operasi politik di Bengkulu.

Karena ada beberapa variabel yang dilakukan KPK yang mengindikasikan hal tersebut. Deno menyebut jika benar yang dilakukan KPK kemarin murni penegakan hukum maka mereka menantang KPK untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh.

“Di provinsi Bengkulu saat ini minyak subsidi sedang diedarkan oleh tim Helmi Hasan dengan alibi dijual Rp.1.000, bukti-bukti kami lengkap, kami minta itu diperiksa,” tutur Deno.

Untuk diketahui, di Bengkulu peredaran Minyakita yang notabenya adalah minyak subsidi yang menggunakan uang negara melalui APBN sedang marak beredar luas.

Minyak subsidi pemerintah ini digunakan oleh Helmi Hasan sebagai alat kampanye merayu masyarakat Bengkulu untuk memilihnya pada Pilkada 27 November 2024 Besok.

Pembagian minyakita ini tergolong sangat fulgar, karena telah beredar luas hingga dimedia sosial. Terutama di Kabupaten Lebong, aksi bagi-bagi minyak ini tak pernah tersentuh penegakan hukum.

Dalam salah satu video yang didapatkan media ini, pembagi Minyakita menggunakan kaos pasangan Helmi-Mian sambil memegang stiker pasangan tersebut mengatakan secara tegas bahwa jika tidak memilih Helmi-Mian maka masyarakat tidak akan dapat minyak goreng subsidi tersebut.

Kembali ke aksi unjuk rasa, aksi didepan gerbang KPK ini diketahui merupakan buntut dari penangkapan yang dilakukan KPK terhadap calon gubernur Rohidin Mersyah di detik-detik masa tenang kampanye Pilkada 2024 Bengkulu, tepatnya pada Sabtu (23/11) malam.

Aksi penangkapan KPK ini dinilai sejumlah pihak sarat dengan kepentingan politik, karena dilakukan dimasa injirutime. Banyak pihak menilai ini adalah pesanan politik salah satu pihak.

Isu hubungan kekeluargaan antara Helmi Hasan dengan salah satu petinggi di KPK yang merupakan kelahiran Lampung juga sempat jadi perbincangan beberapa kalangan. (Rahmat/MCPK)

Array
Related posts
Tutup
Tutup